Arab Saudi:
Biadab, Saudi mahu Hancurkan Makam Nabi
Muhammad
|
Menurut Kantor Berita ABNA, sebagai bagian dari proyek perluasan masjid Nabawi di Kota Madinah, banyak pihak mengkhawatirkan pemerintah Arab Saudi bakal menghancurkan makam Nabi Muhammad. Pusara Rasulullah itu terletak di dalam masjid paling suci kedua setelah Masjid Al-Haram di Kota Makkah.
Dr Irfan al-Alawi dari Yayasan Riset Wawasan Islam menuding diamnya kaum muslim atas rencana itu sebagai bencana sekaligus sikap berpura-pura. "Film tentang Nabi Muhammad baru-baru ini mengakibatkan protes (kaum muslim) di seantero jagat, namun penghancuran tempat kelahiran nabi, tempat dia salat, dan menegakkan Islam malah dibiarkan tanpa kecaman," katanya, seperti dilansir surat kabar the Independent, Selasa (30/10).
Dia mengakui perluasan Masjid Nabawi memang diperlukan, tapi rencana pemerintah Negeri Dua Kota Suci itu sungguh mencemaskan. Menurut Alawi, perluasan itu sebagian besar dilakukan di sebelah barat masjid, di mana di situ terdapat makam Nabi Muhammad bersama Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Karena itu, dia takut tiga makam ini juga bakal lenyap.
Dalam dua dekade terakhir, the Gulf Institute yang berpusat di Ibu Kota Washington D.C., Amerika Serikat, mencatat Riyadh telah melumatkan 95 persen dari seluruh bangunan berusia lebih dari seribu tahun di Makkah dan Madinah. Perluasan Masjid Al-Haram juga mengundang protes dan kecaman pelbagai pihak. Di sekitar Kabah kini bermunculan pelbagai pusat belanja, hotel, dan gedung jangkung.
Di sana kini terdapat komplkes Jabal Umar, terdiri dari apartemen, hotel, dan menara jam tertinggi sejagat. Buat mewujudkan proyek ini, Saudi membuldoser benteng Ajyad dibangun di masa kekhalifahan Usmaniyah. Rumah nabi juga berubah menjadi perpustakaan dan kediaman istri pertamanya, Khadijah, sekarang menjadi toilet.
Saudi beralasan perluasan itu buat menampung jamaah umrah dan haji kian membludak. Pada 2025, diperkirakan bakal tumplek 17 juta jamaah haji. Termasuk perluasan Masjid Nabawi - bakal dimulai bulan depan - nantinya bisa menampung sekitar 1,6 juta jemaah.
Hingga berita ini dilansir, Riyadh belum bisa dimintai komentar soal rencana penghancuran makam Nabi itu.
Lima tahun lalu, beredar selebaran dari Kementerian Urusan Islam Saudi atas rekomendasi Mufti Agung Saudi Abdul Aziz al-Syekh. Isinya mendesak penghancuran makam Nabi Muhammad, Abu Bakar, dan Umar. Seruan ini disokong para ulama Wahabi, sekte terbesar di Saudi, termasuk Syekh Ibnu al-Uthaymin.
Mesir:
 Ahlul Bait as Dinistakan di Film Mesir, Al Azhar
Bungkam,membisu seribu bahasa
|
Menurut Kantor Berita ABNA, Film layar lebar berjudul Abdo Moota yang disiarkan di Hari Raya Idul Adha di sinema-sinema Mesir, mengandung penistaan terhadap Ahlul Bait (as) dan warga Mesir menuntut larangan penayangannya.
Fars News (27/10) melaporkan, film sinemaAbdoo Moohta karya sutradara Ismail Farouq disiarkan di seluruh sinema Mesir bersamaan dengan peringatan Idul Adha.
Sebagian cuplikan dalam film tersebut dinilai menistakan kesucian Sayidah Fatimah az-Zahra sa, putri Rasulullah Saw, yang langsung mengundang kemarahan warga Mesir, khususnya kaum Syiah. Film yang banyak memuat materi tidak Islami tersebut dalam salah satu cuplikan adegannya menghadirkan seorang perempuan bernyanyi dan berjoget disebuah pesta dengan pakaian yang tidak layak sambil menyanyikan syair, "Ya Thahirah, ya Ummul Hasan wa Husain…". Syair tersebut sangat terkenal di Mesir, dikenal sebagai syair yang sudah sangat lama secara turun temurun diperdengarkan dari generasi ke generasi sehingga disebutkan sebagai salah satu peninggalan seni budaya Mesir klasik. Keberadaan syair fenomenal dikalangan masyarakat Mesir tersebut menunjukkan kecintaan dan penghormatan rakyat Mesir terhadap Ahlul Bait Nabi as, sehingga menyanyikan syair tersebut disebuah acara yang tidak Islami dengan berpakaian setengah telanjang dinilai sebagai sebuah penghinaan dan pelecehan.
Aliansi Muslim Pendukung Ahlul Bait as di Mesir melayangkan surat kepada Syeikh al-Azhar, Ahmad Tayyib, dan memintanya turun tangan dalam masalah ini dan melarang penayangan film tersebut.
Walid Ismail, anggota Aliansi menjelaskan bahwa dalam film tersebut dibacakan syair-syair terhadap Ahlul Bait namun sangat tidak sopan. "Jika Syeikh al-Azhar tidak menunjukkan sikap dalam hal ini, maka kami akan menggugat al-Tayyib, karena penistaan telah terjadi dan dia bungkam," kata Ismail.
Sementara itu, warga Syiah Mesir juga merilis statemen resmi yang menuntut campur tangan al-Azhar dan mengkritik kebungkaman Syeikh al-Azhar dalam hal ini.
Baha' Anwar Muhammad, juru bicara Syiah Mesir dan Direktur Pusat Fatimi untuk HAM Mesir mengatakan, "Warga Syiah Mesir berusaha menempuh langkah-langkah legal dalam hal ini."
Dia menuntut aksi cepat dalam hal ini seraya mengatakan, "Kebungkaman al-Azhar dan Mufti Agung Mesir menyusul aksi penistaan terhadap sosok mulia yang diakui baik oleh Syiah dan Sunni itu sangat tidak proporsional, di saat sebelumnya mereka telah berulangkali berkomentar tentang penistaan terhadap para sahabat."
Arab Saudi merupakan salah satu negara di Dunia Islam yang cukup strategis, terutama karena di negara tersebut terdapat Baitullah di Makkah yang menjadi pusat ibadah haji kaum Muslim seluruh dunia. Apalagi perjalanan Islam tidak bisa dilepaskan dari wilayah Arab Saudi. Sebab, di sanalah Rasulullah saw. lahir dan Islam bermula hingga menjadi peradaban besar dunia. Arab Saudi juga sering menjadi rujukan dalam dunia pendidikan Islam karena di negara tersebut terdapat beberapa universitas seperti King Abdul Aziz di Jeddah dan Ummul Qura di Makkah yang menjadi tempat belajar banyak pelajar Islam dari seluruh dunia. Dari negara ini, muncul Gerakan Wahabi yang banyak membawa pengaruh di Dunia Islam. Lebih jauh, Saudi sering dianggap merupakan representasi negara Islam yang berdasarkan al-Quran dan Sunnah.
Namun demikian, di sisi lain, Saudi juga merupakan negara yang paling banyak dikritik di Dunia Islam. Sejak awal pembentukannya, negara ini dianggap memberontak terhadap Khilafah Utsmaniyah. Sejarahnya juga penuh dengan pertumpahan darah lawan-lawan politiknya. Banyak pihak juga menyoroti tindakan keras yang dilakukan oleh rezim ini terhadap pihak-pihak yang menentang kekuasaan Keluarga Saud. Tidak hanya itu, Saudi juga dikecam karena menyediakan daerahnya untuk menjadi pangkalan militer AS. Kehidupan keluarga kerajaan yang penuh kemewahan juga banyak menjadi sorotan. Secara ekonomi, Saudi juga menjadi incaran negara-negara besar di dunia karena faktor kekayaan minyaknya.
MEMBERONTAK KEPADA NEGARA ISLAM, BERSEKUTU DENGAN INGGRIS
Secara resmi, negara ini memperingati kemerdekaannya pada tanggal 23 September. Pada saat itulah, tahun 1932, Abdul Aziz—dikenal juga dengan sebutan Ibnu Sa‘ud—memproklamirkan berdirinya Kerajaan Saudi Arabia (al-Mamlakah al-‘Arabiyah as-Su‘udiyah). Abdul Aziz pada saat itu berhasil menyatukan dinastinya; menguasai Riyad, Nejed, Ha-a, Asir, dan Hijaz. Abdul Aziz juga berhasil mempolitisasi pemahaman Wahabi untuk mendukung kekuatan politiknya. Sejak awal, Dinasti Sa‘ud secara terbuka telah mengumumkan dukungannya dan mengadopsi penuh ide Wahabi yang dicetuskan oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab yang kemudian dikenal dengan Gerakan Wahabi. Dukungan ini kemudian menjadi kekuatan baru bagi Dinasti Sa‘ud untuk melakukan perlawanan terhadap Khilafah Islamiyah.
Hanya saja, keberhasilan Dinasti Sa‘ud ini tidak lepas dari bantuan Inggris. Mereka bekerjasama untuk memerangi pemerintahan Khilafah Islamiyah. Sekitar tahun 1792-1810, dengan bantuan Inggris mereka berhasil menguasai beberapa wilayah di Damaskus. Hal ini membuat Khilafah Islamiyah harus mengirim pasukannya untuk memadamkan pemberontakan ini. Fase pertama, pemberontakan Dinasti Saud berhasil diredam setelah pasukan Khilafah Islamiyah berhasil merebut kota ad-Diriyah.
Namun kemudian, beberapa tahun kemudian, Dinasti Sa‘ud, di bawah pimpinan Abdul Aziz bin Abdurrahman, berupaya membangun kembali kekuataannya. Apalagi pada saat itu, Daulah Khilafah Islamiyah semakin melemah. Pada tahun 1902, Abdul Aziz menyerang dan merebut kota Riyadh dengan membunuh walinya (Gubernur Khilafah ar-Rasyid). Pasukan Aziz terus melakukan penaklukan dan membunuh pendukung Khilafah Utsmaniyah dengan bantuan Inggris.
Salah satu sahabat dekat Abdul Aziz Abdurrahman adalah Harry St. John Pilby, yang merupakan agen Inggris. Philby menjuluki Abdul Aziz bin Abdurrahman sebagai “Seorang Arab yang Beruntung”, sementara Abdul Aziz menjulukinya dengan “Bintang Baru dalam Cakrawala Arab”. Philby adalah orang Inggris yang ahli Arab yang telah lama menjalin hubungan baik dengan Keluarga Sa‘ud sejak misi pertamanya ke Nejed pada tahun 1917. Pada tahun 1926, Philby tinggal di Jeddah. Dikabarkan kemudian, Philby masuk Islam dan menjadi anggota dewan penasihat pribadi Raja pada tahun 1930. (Lihat: Goerge Lenczowsky, Timur Tengah di Tengah Kencah Dunia, hlm. 351).
Kerjasama Dinasti Sa‘ud dengan Inggris tampak dalam perjanjian umum Inggris-Arab Saudi yang ditandatangani di Jeddah (20 Mei 1927). Perjanjian itu, yang dirundingkan oleh Clayton, mempertegas pengakuan Inggris atas ‘kemerdekaan lengkap dan mutlak’ Ibnu Sa‘ud, hubungan non-agresi dan bersahabat, pengakuan Ibnu Sa‘ud atas kedudukan Inggris di Bahrain dan di keemiran Teluk, serta kerjasama dalam menghentikan perdagangan budak (ibidem, hlm. 351). Dengan perlindungan Inggris ini, Abdul Aziz (yang dikenal dengan Ibnu Sa‘ud) merasa aman dari berbagai rongrongan.
Pada tahun 1916, Abdul Aziz menerima 1300 senjata dan 20.000 keping emas dari Inggris. Mereka juga berunding untuk menentukan perbatasan negerinya, yang ditentukan oleh Percy Cox, utusan Inggris. Percy Cox mengambil pinsl dan kertas kemudian menentukan (baca: memecah-belah) perbatasan negeri tersebut. Tidak hanya itu, Inggris juga membantu Ibnu Sa‘ud saat terjadi perlawanan dari Duwaish (salah satu suku Nejed). Suku ini menyalahkan Ibnu Saud yang dianggap terlalu menerima inovasi Barat. Sekitar tahun 1927-1928, Angkatan Udara Inggris dan Pasukan Ibnu Sa‘ud mengebom suku tersebut. Mengingat kerjasama mereka yang sangat erat, Inggris memberi gelar kebangsawanan ‘sir’ untuk Abdul Aziz bin Abdurrahman.
PERSAHABATAN DENGAN AS
Persahabatan Saudi dengan AS diawali dengan ditemukannya ladang minyak di negara itu. Pada 29 Mei 1933, Standart Oil Company dari California memperoleh konsesi selama 60 tahun. Perusahaan ini kemudian berubah nama menjadi Arabian Oil Company pada tahun 1934. Pada mulanya, pemerintah AS tidak begitu peduli dengan Saudi. Namun, setelah melihat potensi besar minyak negara tersebut, AS dengan agresif berusaha merangkul Saudi. Pada tahun 1944, Deplu AS menggambarkan daerah tersebut sebagai, “sumber yang menakjubkan dari kekuatan strategi dan hadiah material yang terbesar dalam sejarah dunia (a stupendous source of strategic power and the greatest material prize in the world’s history).”
Untuk kepentingan minyak, secara khusus wakil perusahaan Aramco, James A. Moffet, menjumpai Presiden Roosevelt (April 1941) untuk mendorong pemerintah AS memberikan pinjaman utang kepada Saudi. Utang inilah yang kemudian semakin menjerat negara tersebut menjadi ‘budak’ AS. Pada tahun 1946, Bank Ekspor-Impor AS memberikan pinjaman kepada Saudi sebesar $10 juta dolar. Tidak hanya itu, AS juga terlibat langsung dalam ‘membangun’ Saudi menjadi negara modern, antara lain dengan memberikan pinjaman sebesar $100 juta dolar untuk pembangunan jalan kereta api yang menghubungkan ibukota dengan pantai timur dan barat. Tentu saja, utang ini kemudian semakin menjerat Saudi.
Konsesi lain dari persahabatan Saudi-AS ini adalah penggunaan pangkalan udara selama tiga tahun oleh AS pada tahun 1943 yang hingga saat ini terus dilanjutkan. Pangkalan Udara Dhahran menjadi pangkalan militer AS yang paling besar dan lengkap di Timur Tengah. Hingga saat ini, pangkalan ini menjadi basis strategis AS, terutama saat menyerang negeri Muslim Irak dalam Perang Teluk II. Penguasa keluarga Kerajaan Saudi dengan ‘sukarela’ membiarkan wilayahnya dijadikan basis AS untuk membunuhi sesama saudara Muslim. AS pun kemudian sangat senang dengan kondisi ini.
Pada tahun 1947, saat Putra Mahkota Emir Saud berkunjung ke AS, dia menerima penghargaan Legion of Merit atas jasanya kepada sekutu selama perang. Hingga saat ini, persahabatan AS dan Saudi terus berlanjut walaupun harus menyerahkan loyalitasnya kepada AS dan membunuh sesama Muslim.
NEGARA ISLAM SEMU
Salah satu kehebatan negara Saudi selama ini adalah keberhasilannya dalam menipu kaum Muslim, seakan-akan negaranya merupakan cerminan dari negara Islam yang menerapkan al-Quran dan Sunnah. Keluarga Kerajaan juga menampilkan diri mereka sebagai pelayan umat hanya karena di negeri mereka ada Makkah dan Madinah yang banyak dikunjungi oleh kaum Muslim seluruh dunia. Saudi juga terkesan banyak memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok Islam maupun negeri-negeri Islam untuk mencitrakan mereka sebagai ‘pelayan umat’ dan penjaga dua masjid suci (Khadim al-Haramain).
Akan tetapi, citra seperti itu semakin pudar mengingat sepak terjang keluarga Kerajaan selama ini, terutama persahabatannya dengan AS yang mengorbankan kaum Muslim. Arab Saudi menjadi pendukung penuh AS baik secara politis maupun ekonomi dalam Perang Teluk II. Saudi juga mendukung serangan AS ke Afganistan dan berada di sisi Amerika untuk memerangi teroris. Untuk membuktikan kesetiaannya itu, Saudi, pada 17 Juni 2002 mengumumkan bahwa aparat keamanannya telah menahan enam orang warga negaranya dan seorang warga Sudan yang didakwa menjadi anggota Al-Qaeda. Tujuh orang itu didakwa berencana untuk menyerang pangkalan militer Amerika dengan rudal SAM 7. Masih dalam rangka kampanye AS ini, Saudi menghabiskan jutaan dolar untuk membuat opini umum—antara lain lewat iklan—bahwa Saudi adalah mitra AS dalam “perang antiterorisme.” (K.Com, Newsweek, 03/5/2002).
Penguasa Saudi juga dikenal kejam terhadap kelompok-kelompok Islam yang mengkritisi kekuasaannya. Banyak ulama berani dan salih yang dipenjarakan hanya kerena mengkritik keluarga Kerajaan dan pengurusannya terhadap umat. Tidak hanya itu, tingkah polah keluarga Kerajaan dengan gaya hidup kapitalisme sangat menyakitkan hati umat. Mereka hidup bermewah-mewah, sementara pada saat yang sama mereka membiarkan rakyat Irak dan Palestina hidup menderita akibat tindakan AS yang terus-menerus dijadikan Saudi sebagai mitra dekat.
Benarkah Saudi merupakan negara Islam? Jawabannya, “Tidak sama sekali!” Apa yang dilakukan oleh negara ini justru banyak yang menyimpang dari syariat Islam. Beberapa bukti antara lain:
Berkaitan dengan sistem pemerintahan, dalam pasal 5a Konstitusi Saudi ditulis: Pemerintah yang berkuasa di Kerajaan Saudi adalah Kerajaan. Dalam Sistem Kerajaan berarti kedaulatan mutlak ada di tangan raja. Rajalah yang berhak membuat hukum. Meskipun Saudi menyatakan bahwa negaranya berdasarkan pada al-Quran dan Sunnah, dalam praktiknya, dekrit rajalah yang paling berkuasa dalam hukum. Sementara itu, dalam Islam, bentuk negara adalah Khilafah Islamiyah, dengan kedaulatan ada di tangan Allah SWT.
Dalam sistem kerajaan, rajalah yang juga menentukan siapa penggantinya; biasanya adalah anaknya atau dari keluarga dekat, sebagaimana tercantum dalam pasal 5c: Raja memilih penggantinya dan diberhentikan lewat dekrit kerajaan. Siapa pun mengetahui, siapa yang menjadi raja di Saudi haruslah orang yang sejalan dengan kebijakan AS. Sementara itu, dalam Islam, Khalifah dipilih oleh rakyat secara sukarela dan penuh keridhaan.
Dalam bidang ekonomi, dalam praktiknya, Arab Saudi menerapkan sistem ekonomi kapitalis. Ini tampak nyata dari dibolehkannya riba (bunga) dalam transaksi nasional maupun internasional di negara itu. Hal ini tampak dari beroperasinya banyak bank ‘ribawi’ di Saudi seperti The British-Saudi Bank, American-Saudi Bank, dan Arab-National Bank. Hal ini dibenarkan berdasarkan bagian b pasal 1 undang-undang Saudi yang dikeluarkan oleh Raja (no M/5 1386 H).
Saudi juga menjadi penyumbang ‘saham’ IMF, organisasi internasional bentuk AS yang menjadi ‘lintah darat’ yang menjerat Dunia Islam dengan riba. Saudi adalah penanam saham no. 6 yang terbesar dalam organisasi itu. Ada bukti lain yang menunjukkan bahwa ekonomi Saudi adalah ekonomi kapitalis, yakni bahwa Saudi menjadikan tambang minyak sebagai milik individu (keluarga Kerajaan dan perusahaan asing), padahal minyak adalah milik umum (milkiyah ‘amah) yang tidak boleh diberikan kepada individu.
Kerajaan Saudi juga dibangun atas dasar rasialisme dan nasionalisme. Hal ini tampak dari pasal 1 Konstitusi Saudi yang tertulis: Kerajaan Saudi adalah Negara Islam Arab yang berdaulat (a sovereign Arab Islamic State). Sementara itu, dalam Islam, Khilafah adalah negara Islam bagi seluruh kaum Muslim di dunia, tidak hanya khusus orang Arab. Tidak mengherankan kalau di Saudi seorang Muslim yang bukan Saudi baru bisa memiliki bisnis atau tanah di Saudi kalau memiliki partner warga Saudi. Atas dasar kepentingan nasional, Raja Fahd pada 1997 mengusir ratusan ribu Muslim di luar Saudi (sebagian besar dari India, Pakistan, Mesir, dan Indonesia) dari Arab Saudi karena mereka dicap sebagai pekerja ilegal. Bahkan, untuk beribadah haji saja mereka harus memiliki paspor dan visa. Sementara itu, dalam Islam, setiap Muslim boleh bekerja dan berpergian di wilayah manapun dari Daulah Khilafah Islamiyah dengan bebas. Pada saat yang sama, Saudi mengundang ratusan non-Muslim dari Eropa dan tentara Amerika untuk bekerja di Saudi dan menempati pangkalan militer di negara itu. Tidak hanya itu, demi alasan keamanan keluarga Kerajaan, berdasarkan data statistik kementerian pertahanan AS, negara-negara Teluk (termasuk Saudi) sejak tahun 1990-November 1995 telah menghabiskan lebih dari 72 miliar dolar dalam kontrak kerjasama militer dengan AS. Saat ini, lebih dari 5000 personel militer AS tinggal di Saudi.
Apa yang terjadi di Saudi saat ini hanyalah salah satu contoh di antara sekian banyak contoh para penguasa Muslim yang melakukan pengkhianatan kepada umat. Tidak jarang, para penguasa pengkhianat umat ini menamakan rezim mereka dengan sebutan negara Islam atau negara yang berdasarkan al-Quran dan Sunnah; meskipun pada praktiknya jauh dari Islam. Karenanya, umat Islam wajib menyadari kewajiban menegakkan Daulah Khilafah Islamiyah yang sahih, bukan semu. Daulah Khilafah Islamiyah inilah yang akan menerapkan hukum-hukum Islam secara menyeluruh, yang pada giliran akan menyelesaikan berbagai persoalan umat ini. Tentu saja, hal ini harus dibarengi dengan melengserkan para penguasa pengkhianat di tengah kaum Muslim. Inilah kewajiban kita semua saat ini. [Farid Wajdi
Ref :
}" onclick="function onclick()
{
LinkshimAsyncLink.swap(this, "\/l.php?u=http\u00253A\u00252F\u00252Fanabelrosetti.wordpress.com\u00252F2009\u00252F11\u00252F02\u00252Farab-saudi-dan-pengkhianatan-keluarga-sa\u002525E2\u00252580\u00252598ud\u00252F&h=kAQGF2Pv2AQH_GDPd-v3dZgbzwHBcCzy8KicEGItvBJBNHQ&s=1");
}" href="http://anabelrosetti.wordpress.com/2009/11/02/arab-saudi-dan-pengkhianatan-keluarga-sa%E2%80%98ud/" rel="nofollow nofollow" target="_blank">http://
Namun demikian, di sisi lain, Saudi juga merupakan negara yang paling banyak dikritik di Dunia Islam. Sejak awal pembentukannya, negara ini dianggap memberontak terhadap Khilafah Utsmaniyah. Sejarahnya juga penuh dengan pertumpahan darah lawan-lawan politiknya. Banyak pihak juga menyoroti tindakan keras yang dilakukan oleh rezim ini terhadap pihak-pihak yang menentang kekuasaan Keluarga Saud. Tidak hanya itu, Saudi juga dikecam karena menyediakan daerahnya untuk menjadi pangkalan militer AS. Kehidupan keluarga kerajaan yang penuh kemewahan juga banyak menjadi sorotan. Secara ekonomi, Saudi juga menjadi incaran negara-negara besar di dunia karena faktor kekayaan minyaknya.
MEMBERONTAK KEPADA NEGARA ISLAM, BERSEKUTU DENGAN INGGRIS
Secara resmi, negara ini memperingati kemerdekaannya pada tanggal 23 September. Pada saat itulah, tahun 1932, Abdul Aziz—dikenal juga dengan sebutan Ibnu Sa‘ud—memproklamirkan berdirinya Kerajaan Saudi Arabia (al-Mamlakah al-‘Arabiyah as-Su‘udiyah). Abdul Aziz pada saat itu berhasil menyatukan dinastinya; menguasai Riyad, Nejed, Ha-a, Asir, dan Hijaz. Abdul Aziz juga berhasil mempolitisasi pemahaman Wahabi untuk mendukung kekuatan politiknya. Sejak awal, Dinasti Sa‘ud secara terbuka telah mengumumkan dukungannya dan mengadopsi penuh ide Wahabi yang dicetuskan oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab yang kemudian dikenal dengan Gerakan Wahabi. Dukungan ini kemudian menjadi kekuatan baru bagi Dinasti Sa‘ud untuk melakukan perlawanan terhadap Khilafah Islamiyah.
Hanya saja, keberhasilan Dinasti Sa‘ud ini tidak lepas dari bantuan Inggris. Mereka bekerjasama untuk memerangi pemerintahan Khilafah Islamiyah. Sekitar tahun 1792-1810, dengan bantuan Inggris mereka berhasil menguasai beberapa wilayah di Damaskus. Hal ini membuat Khilafah Islamiyah harus mengirim pasukannya untuk memadamkan pemberontakan ini. Fase pertama, pemberontakan Dinasti Saud berhasil diredam setelah pasukan Khilafah Islamiyah berhasil merebut kota ad-Diriyah.
Namun kemudian, beberapa tahun kemudian, Dinasti Sa‘ud, di bawah pimpinan Abdul Aziz bin Abdurrahman, berupaya membangun kembali kekuataannya. Apalagi pada saat itu, Daulah Khilafah Islamiyah semakin melemah. Pada tahun 1902, Abdul Aziz menyerang dan merebut kota Riyadh dengan membunuh walinya (Gubernur Khilafah ar-Rasyid). Pasukan Aziz terus melakukan penaklukan dan membunuh pendukung Khilafah Utsmaniyah dengan bantuan Inggris.
Salah satu sahabat dekat Abdul Aziz Abdurrahman adalah Harry St. John Pilby, yang merupakan agen Inggris. Philby menjuluki Abdul Aziz bin Abdurrahman sebagai “Seorang Arab yang Beruntung”, sementara Abdul Aziz menjulukinya dengan “Bintang Baru dalam Cakrawala Arab”. Philby adalah orang Inggris yang ahli Arab yang telah lama menjalin hubungan baik dengan Keluarga Sa‘ud sejak misi pertamanya ke Nejed pada tahun 1917. Pada tahun 1926, Philby tinggal di Jeddah. Dikabarkan kemudian, Philby masuk Islam dan menjadi anggota dewan penasihat pribadi Raja pada tahun 1930. (Lihat: Goerge Lenczowsky, Timur Tengah di Tengah Kencah Dunia, hlm. 351).
Kerjasama Dinasti Sa‘ud dengan Inggris tampak dalam perjanjian umum Inggris-Arab Saudi yang ditandatangani di Jeddah (20 Mei 1927). Perjanjian itu, yang dirundingkan oleh Clayton, mempertegas pengakuan Inggris atas ‘kemerdekaan lengkap dan mutlak’ Ibnu Sa‘ud, hubungan non-agresi dan bersahabat, pengakuan Ibnu Sa‘ud atas kedudukan Inggris di Bahrain dan di keemiran Teluk, serta kerjasama dalam menghentikan perdagangan budak (ibidem, hlm. 351). Dengan perlindungan Inggris ini, Abdul Aziz (yang dikenal dengan Ibnu Sa‘ud) merasa aman dari berbagai rongrongan.
Pada tahun 1916, Abdul Aziz menerima 1300 senjata dan 20.000 keping emas dari Inggris. Mereka juga berunding untuk menentukan perbatasan negerinya, yang ditentukan oleh Percy Cox, utusan Inggris. Percy Cox mengambil pinsl dan kertas kemudian menentukan (baca: memecah-belah) perbatasan negeri tersebut. Tidak hanya itu, Inggris juga membantu Ibnu Sa‘ud saat terjadi perlawanan dari Duwaish (salah satu suku Nejed). Suku ini menyalahkan Ibnu Saud yang dianggap terlalu menerima inovasi Barat. Sekitar tahun 1927-1928, Angkatan Udara Inggris dan Pasukan Ibnu Sa‘ud mengebom suku tersebut. Mengingat kerjasama mereka yang sangat erat, Inggris memberi gelar kebangsawanan ‘sir’ untuk Abdul Aziz bin Abdurrahman.
PERSAHABATAN DENGAN AS
Persahabatan Saudi dengan AS diawali dengan ditemukannya ladang minyak di negara itu. Pada 29 Mei 1933, Standart Oil Company dari California memperoleh konsesi selama 60 tahun. Perusahaan ini kemudian berubah nama menjadi Arabian Oil Company pada tahun 1934. Pada mulanya, pemerintah AS tidak begitu peduli dengan Saudi. Namun, setelah melihat potensi besar minyak negara tersebut, AS dengan agresif berusaha merangkul Saudi. Pada tahun 1944, Deplu AS menggambarkan daerah tersebut sebagai, “sumber yang menakjubkan dari kekuatan strategi dan hadiah material yang terbesar dalam sejarah dunia (a stupendous source of strategic power and the greatest material prize in the world’s history).”
Untuk kepentingan minyak, secara khusus wakil perusahaan Aramco, James A. Moffet, menjumpai Presiden Roosevelt (April 1941) untuk mendorong pemerintah AS memberikan pinjaman utang kepada Saudi. Utang inilah yang kemudian semakin menjerat negara tersebut menjadi ‘budak’ AS. Pada tahun 1946, Bank Ekspor-Impor AS memberikan pinjaman kepada Saudi sebesar $10 juta dolar. Tidak hanya itu, AS juga terlibat langsung dalam ‘membangun’ Saudi menjadi negara modern, antara lain dengan memberikan pinjaman sebesar $100 juta dolar untuk pembangunan jalan kereta api yang menghubungkan ibukota dengan pantai timur dan barat. Tentu saja, utang ini kemudian semakin menjerat Saudi.
Konsesi lain dari persahabatan Saudi-AS ini adalah penggunaan pangkalan udara selama tiga tahun oleh AS pada tahun 1943 yang hingga saat ini terus dilanjutkan. Pangkalan Udara Dhahran menjadi pangkalan militer AS yang paling besar dan lengkap di Timur Tengah. Hingga saat ini, pangkalan ini menjadi basis strategis AS, terutama saat menyerang negeri Muslim Irak dalam Perang Teluk II. Penguasa keluarga Kerajaan Saudi dengan ‘sukarela’ membiarkan wilayahnya dijadikan basis AS untuk membunuhi sesama saudara Muslim. AS pun kemudian sangat senang dengan kondisi ini.
Pada tahun 1947, saat Putra Mahkota Emir Saud berkunjung ke AS, dia menerima penghargaan Legion of Merit atas jasanya kepada sekutu selama perang. Hingga saat ini, persahabatan AS dan Saudi terus berlanjut walaupun harus menyerahkan loyalitasnya kepada AS dan membunuh sesama Muslim.
NEGARA ISLAM SEMU
Salah satu kehebatan negara Saudi selama ini adalah keberhasilannya dalam menipu kaum Muslim, seakan-akan negaranya merupakan cerminan dari negara Islam yang menerapkan al-Quran dan Sunnah. Keluarga Kerajaan juga menampilkan diri mereka sebagai pelayan umat hanya karena di negeri mereka ada Makkah dan Madinah yang banyak dikunjungi oleh kaum Muslim seluruh dunia. Saudi juga terkesan banyak memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok Islam maupun negeri-negeri Islam untuk mencitrakan mereka sebagai ‘pelayan umat’ dan penjaga dua masjid suci (Khadim al-Haramain).
Akan tetapi, citra seperti itu semakin pudar mengingat sepak terjang keluarga Kerajaan selama ini, terutama persahabatannya dengan AS yang mengorbankan kaum Muslim. Arab Saudi menjadi pendukung penuh AS baik secara politis maupun ekonomi dalam Perang Teluk II. Saudi juga mendukung serangan AS ke Afganistan dan berada di sisi Amerika untuk memerangi teroris. Untuk membuktikan kesetiaannya itu, Saudi, pada 17 Juni 2002 mengumumkan bahwa aparat keamanannya telah menahan enam orang warga negaranya dan seorang warga Sudan yang didakwa menjadi anggota Al-Qaeda. Tujuh orang itu didakwa berencana untuk menyerang pangkalan militer Amerika dengan rudal SAM 7. Masih dalam rangka kampanye AS ini, Saudi menghabiskan jutaan dolar untuk membuat opini umum—antara lain lewat iklan—bahwa Saudi adalah mitra AS dalam “perang antiterorisme.” (K.Com, Newsweek, 03/5/2002).
Penguasa Saudi juga dikenal kejam terhadap kelompok-kelompok Islam yang mengkritisi kekuasaannya. Banyak ulama berani dan salih yang dipenjarakan hanya kerena mengkritik keluarga Kerajaan dan pengurusannya terhadap umat. Tidak hanya itu, tingkah polah keluarga Kerajaan dengan gaya hidup kapitalisme sangat menyakitkan hati umat. Mereka hidup bermewah-mewah, sementara pada saat yang sama mereka membiarkan rakyat Irak dan Palestina hidup menderita akibat tindakan AS yang terus-menerus dijadikan Saudi sebagai mitra dekat.
Benarkah Saudi merupakan negara Islam? Jawabannya, “Tidak sama sekali!” Apa yang dilakukan oleh negara ini justru banyak yang menyimpang dari syariat Islam. Beberapa bukti antara lain:
Berkaitan dengan sistem pemerintahan, dalam pasal 5a Konstitusi Saudi ditulis: Pemerintah yang berkuasa di Kerajaan Saudi adalah Kerajaan. Dalam Sistem Kerajaan berarti kedaulatan mutlak ada di tangan raja. Rajalah yang berhak membuat hukum. Meskipun Saudi menyatakan bahwa negaranya berdasarkan pada al-Quran dan Sunnah, dalam praktiknya, dekrit rajalah yang paling berkuasa dalam hukum. Sementara itu, dalam Islam, bentuk negara adalah Khilafah Islamiyah, dengan kedaulatan ada di tangan Allah SWT.
Dalam sistem kerajaan, rajalah yang juga menentukan siapa penggantinya; biasanya adalah anaknya atau dari keluarga dekat, sebagaimana tercantum dalam pasal 5c: Raja memilih penggantinya dan diberhentikan lewat dekrit kerajaan. Siapa pun mengetahui, siapa yang menjadi raja di Saudi haruslah orang yang sejalan dengan kebijakan AS. Sementara itu, dalam Islam, Khalifah dipilih oleh rakyat secara sukarela dan penuh keridhaan.
Dalam bidang ekonomi, dalam praktiknya, Arab Saudi menerapkan sistem ekonomi kapitalis. Ini tampak nyata dari dibolehkannya riba (bunga) dalam transaksi nasional maupun internasional di negara itu. Hal ini tampak dari beroperasinya banyak bank ‘ribawi’ di Saudi seperti The British-Saudi Bank, American-Saudi Bank, dan Arab-National Bank. Hal ini dibenarkan berdasarkan bagian b pasal 1 undang-undang Saudi yang dikeluarkan oleh Raja (no M/5 1386 H).
Saudi juga menjadi penyumbang ‘saham’ IMF, organisasi internasional bentuk AS yang menjadi ‘lintah darat’ yang menjerat Dunia Islam dengan riba. Saudi adalah penanam saham no. 6 yang terbesar dalam organisasi itu. Ada bukti lain yang menunjukkan bahwa ekonomi Saudi adalah ekonomi kapitalis, yakni bahwa Saudi menjadikan tambang minyak sebagai milik individu (keluarga Kerajaan dan perusahaan asing), padahal minyak adalah milik umum (milkiyah ‘amah) yang tidak boleh diberikan kepada individu.
Kerajaan Saudi juga dibangun atas dasar rasialisme dan nasionalisme. Hal ini tampak dari pasal 1 Konstitusi Saudi yang tertulis: Kerajaan Saudi adalah Negara Islam Arab yang berdaulat (a sovereign Arab Islamic State). Sementara itu, dalam Islam, Khilafah adalah negara Islam bagi seluruh kaum Muslim di dunia, tidak hanya khusus orang Arab. Tidak mengherankan kalau di Saudi seorang Muslim yang bukan Saudi baru bisa memiliki bisnis atau tanah di Saudi kalau memiliki partner warga Saudi. Atas dasar kepentingan nasional, Raja Fahd pada 1997 mengusir ratusan ribu Muslim di luar Saudi (sebagian besar dari India, Pakistan, Mesir, dan Indonesia) dari Arab Saudi karena mereka dicap sebagai pekerja ilegal. Bahkan, untuk beribadah haji saja mereka harus memiliki paspor dan visa. Sementara itu, dalam Islam, setiap Muslim boleh bekerja dan berpergian di wilayah manapun dari Daulah Khilafah Islamiyah dengan bebas. Pada saat yang sama, Saudi mengundang ratusan non-Muslim dari Eropa dan tentara Amerika untuk bekerja di Saudi dan menempati pangkalan militer di negara itu. Tidak hanya itu, demi alasan keamanan keluarga Kerajaan, berdasarkan data statistik kementerian pertahanan AS, negara-negara Teluk (termasuk Saudi) sejak tahun 1990-November 1995 telah menghabiskan lebih dari 72 miliar dolar dalam kontrak kerjasama militer dengan AS. Saat ini, lebih dari 5000 personel militer AS tinggal di Saudi.
Apa yang terjadi di Saudi saat ini hanyalah salah satu contoh di antara sekian banyak contoh para penguasa Muslim yang melakukan pengkhianatan kepada umat. Tidak jarang, para penguasa pengkhianat umat ini menamakan rezim mereka dengan sebutan negara Islam atau negara yang berdasarkan al-Quran dan Sunnah; meskipun pada praktiknya jauh dari Islam. Karenanya, umat Islam wajib menyadari kewajiban menegakkan Daulah Khilafah Islamiyah yang sahih, bukan semu. Daulah Khilafah Islamiyah inilah yang akan menerapkan hukum-hukum Islam secara menyeluruh, yang pada giliran akan menyelesaikan berbagai persoalan umat ini. Tentu saja, hal ini harus dibarengi dengan melengserkan para penguasa pengkhianat di tengah kaum Muslim. Inilah kewajiban kita semua saat ini. [Farid Wajdi
Ref :
}" onclick="function onclick()
{
LinkshimAsyncLink.swap(this, "\/l.php?u=http\u00253A\u00252F\u00252Fanabelrosetti.wordpress.com\u00252F2009\u00252F11\u00252F02\u00252Farab-saudi-dan-pengkhianatan-keluarga-sa\u002525E2\u00252580\u00252598ud\u00252F&h=kAQGF2Pv2AQH_GDPd-v3dZgbzwHBcCzy8KicEGItvBJBNHQ&s=1");
}" href="http://anabelrosetti.wordpress.com/2009/11/02/arab-saudi-dan-pengkhianatan-keluarga-sa%E2%80%98ud/" rel="nofollow nofollow" target="_blank">http://
Qatar:
Kunjungi Gaza, Raja Qatar Dikawal Militer Israel
|
Menurut Kantor Berita ABNA, salah satu sumber media Qatar menurunkan berita mengenai lawatan raja Qatar Hamid bin Khalifah al Tsani ke Gaza di bawah pengawalan dan pengamanan satuan keamanan Israel. Media tersebut menyebutkan, "Israel dengan pengamanan tingkat tinggi mengawal perjalanan Raja Qatar ke Gaza."
Disebutkan bahwa lawatan tersebut dimaksudkan untuk melihat langsung kondisi warga Gaza yang sebelumnya mengalami blokade dan agresi militer oleh rezim Israel. Hanya saja yang menjadi poin perhatian adalah tidak adanya larangan dari rezim Israel mengenai kunjungan tersebut sementara Israel selama ini menutup semua jalur ke Gaza sehingga kota tersebut tertutup oleh dunia internasional. Bukan hanya tidak melarang atau menghalangi kunjungan tersebut bahkan Israel mengerahkan satuan keamanan khusus untuk mengawal rombongan raja Qatar tersebut.
Tidak adanya pelarangan rezim Zionis terhadap kunjungan raja Qatar tersebut menunjukkan adanya kedekatan khusus antara Qatar dengan Israel. Telah menjadi rahasia umum bahwa Qatar dalam beberapa hal menjali kerjasama bilateral yang erat dengan Israel. Bahkan pejabat tinggi antar kedua Negara tersebut telah sering melakukan pertemuan resmi baik secara terang-terangan maupun tertutup. Bahkan dalam kunjungan utusan Qatar ke Amerika Serikat untuk menghadiri persidangan PBB di New York, utusan resmi Qatar tampak duduk berdampingan dengan perdana menteri Israel Benyamin Netanyahu.
Suriah:
Teroris Suriah Manfaatkan Jaringan Sosial untuk Menebar Dusta
|
Menurut Kantor Berita ABNA, pada gambar sebelah kiri tampak seseorang dengan ikat kepala yang bertuliskan "کتائب القسام", dan disebelah kanan tampak gambar yang sama namun dengan ikat kepala yang bertuliskan "یا زینب" (Ya Zainab). Ikat kepala bertuliskan Ya Zainab adalah ciri khas pengikut Syiah. Gambar dengan ikat kepala "Ya Zainab" tersebut beredar di bebapa situs jejaring sosial termasuk Facebook dengan keterangan gambar bertuliskan: "Gambar seorang pasukan militer Suriah ini disebar oleh situs-situs resmi Syiah yang menunjukkan betapa bangganya mereka telah menghabisi umat Sunni di Suriah. Target mereka adalah menghabisi umat Sunni di Suriah yang bagi mereka adalah wilayah Sayyidah Zainab. Patut diketahui, ribuan pasukan terlatih Syiah yang berasal dari Irak, Libanon, Iran, Bahrain dan Kuwait dikirim ke Suriah untuk memerangi dan membantai saudara-saudara kita umat Sunni Suriah."
Postingan tersebut adalah kedustaan belaka. Sebab gambar tersebut aslinya adalah gambar seorang mujahidin Palestina di Gaza yang telah beredar di dunia maya sejak tahun 2006. Upaya pihak oposisi anti pemerintahan Bashar Assad menebar kebohongan tersebut adalah untuk menutupi kenyataan yang sebenarnya bahwa, kelompok Al Qaedah yang berasal dari Afghanistan, Mesir, Arab Saudi dan lain-lain yang justru dikirim ke Suriah untuk memerangi militer Negara tersebut untuk membuat kekacauan di Negara yang berdaulat tersebut yang selama ini menjadi penghambat kepentingan Israel dan AS di timur tengah. Postingan-postingan dusta semacam ini telah banyak beredar dan telah berhasil mengelabui beberapa masyarakat Islam di beberapa negara, termasuk Indonesia.
Riyadh Financing Mossad's Operation against Iranian
N. Scientists
|
(Ahlul Bayt News Agency) - A report by a well-known journalist revealed that Saudi Arabia has provided financial backup for the Israeli Mossad agency's terror operations on Iran's nuclear scientists.The collaboration between Mossad and Riyadh was unveiled by Barry Lando in an article titled "A Strange Alliance: Are the Saudis Bankrolling Israel's Mossad?"
Barry M. Lando, a graduate of Harvard and Columbia University, spent 25 years as an award-winning investigative producer with 60 Minutes. His latest book is "Web of Deceit: The History of Western Complicity in Iraq, from Churchill to Kennedy to George W. Bush."
Lando wrote:
A friend, with good sources in the Israeli government, claims that the head of Israel's Mossad has made several trips to deal with his counterparts in Saudi Arabia-one of the results: an agreement that the Saudis would bankroll the series of assassinations of several of Iran's top nuclear experts that have occurred over the past couple of years. The amount involved, my friend claims, was $1 billion dollar. A sum, he says, the Saudis considered cheap for the damage done to Iran's nuclear program.
At first blush, the tale sounds preposterous. On the other hand. it makes eminent sense. The murky swamp of Middle East politics has nothing to do with the easy slogans and 30 second sound bites of presidential debates.
Al-Qaeda Front Group Claims Iraq Eid Attacks
|
(Ahlul Bayt News Agency) - 'The Islamic State of Iraq' said in a statement that the attacks over the four-day Muslim holiday from Friday were in response to the purported arrest of Arab women by Iraqi security forces in an effort to locate their wanted male relatives, AFP reported.
Attacks over the Eid al-Adha holiday have so far claimed 44 lives and left more than 150 people wounded, with the worst of the violence striking on Saturday when 31 people were killed.
Xinjiang militants headed to Syria to take part in civil
war
|
(Ahlul Bayt News Agency) - Some of the hardcore Islamic militants from China's troubled Xinjiang province, bordering Pakistan Occupied Kashmir (POK), are heading to Syria and linking up with organisations like al Qaeda to fight against the Syrian government, a media report said Monday.
"Leaders from "East Turkestan" terror organisations have organised for members to head for Syria to participate in their quest for jihad," state-run Global Times quoted Chinese anti-terrorism authorities as saying.
The organisations include the East Turkestan Islamic Movement (ETIM) and the East Turkestan Education and Solidarity Association (ETESA) that push for "independence" for China's Xinjiang Uyghur Autonomous Region, where Uyghur Muslims of Turkic-origin opposed settlements of Hans.
Since May, ETIM and ETESA members have been going to Syria and linking up with organisations like al-Qaeda to fight against the Syrian government, the report said.
"ETIM is being helped by al-Qaeda and they are collecting funds through drug and gun trafficking, kidnapping and robbery. ETIM selected and recruited separatists, criminals and terrorists who fled from Xinjiang to receive secret terrorism training," an official from the anti-terrorism said.
After receiving orders from al Qaeda, terrorists from China came to Syria to meet with jihadists already on the ground before forming groups on the frontlines, the official said.
ETIM was listed as a terrorism organisation in September 2009 and recognised by the China Ministry of Public Security as one of four "East Turkestan" terrorism organisations.
On April 6, the ministry identified its third batch of "East Turkestan" terrorists with most being affiliated with ETIM.
The headquarters of ETESA, located in Istanbul, are quite extensive and include research, media, social affairs, education and women's affairs departments.
While the Syrian Ambassador to China Imad Moustapha said the daily that that Syria is not clear about the terrorism activities made by jihadists from the "East Turkestan", he acknowledged that extremists from several countries had been fighting along the Turkish-Syrian border and inside Syria.
"These men came to Syria from Turkey," said Imad, accusing the Turkish government of indulging these activities.
Murat Salim Esenli, the Turkish ambassador to China, denied the accusation, saying Turkey also faces terrorism threats.
Ayman al-Zawahri, the head of al Qaeda, incited his followers to join in the war against Syria on Saturday after anti-terrorism organs from the UN, the US and Europe expressed their concern that the ongoing Syrian war would help galvanise global terror networks.
Syrian TV President:
Terrorists Trying to Silence Voice of Resistance in
Syria
|
(Ahlul Bayt News Agency) - "Ekhbariya was targeted by the terrorists not because of itself, but because they (terrorists) wanted to silence the voice of resistance," Sara said on Monday.
"In fact, the West wants to prevent the public opinion in Syria, Iran and the region from grasping the reality of the developments in Syria. They claim to be advocates of the freedom of speech and democracy but they violate it and block freedom in practice and that is an irony," Sara added.
Meantime, Sara said that his TV network has contingency plans for the time satellite service providers impose a ban on Syrian networks similar to the ban on Iranian satellite channels.
In a flagrant violation of freedom of the speech, European satellite provider Eutelsat SA and Intelsat ordered media services company Arqiva on October 15 to stop the broadcast of several Iranian satellite channels including press tv, al-Alam, Jam-e-Jam 1 and 2, Sahar 1 and 2, Islamic Republic of Iran News Network, Quran TV, and the Arabic-language al-Kawthar.
penubuhan pasukan terrorist '' TENTERA BEBAS IRAQ ''
untuk menjadikan syiah sebagai mangsa sasaran.
اللجنة الأمنية بكربلاء:
 تشكيل "الجيش العراقي الحر" مخطط إقليمي لإستهداف الشيعة
|
ابنا: اعتبرت اللجنة الأمنية في محافظة كربلاء المقدسة، الإعلان عن تشكيل ما يسمى بـ"الجيش العراقي الحر" مخططا إقليميا لإثارة الفتن في البلاد، مشيرة إلى أن الساحة العراقية لن تشهد الجديد بإعلان هذا التشكيل كونه تحالف قائم بين تنظيم "القاعدة" وحزب "البعث" منذ العام 2003، فيما أكدت عزمها على مواجهة التهديدات التي أطلقها هذا التشكيل.
وقال رئيس اللجنة حامد صاحب في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الإعلان عن تشكيل الجيش العراقي الحر في وقت سابق يأتي في سياق مخطط إقليمي يستهدف إثارة الفتن والعودة بالعراق إلى الوراء"، مؤكدا أن "هذا الجيش السفياني لن يخيفنا وسنتصدى لتهديداته كما تصدينا طوال السنوات الماضية للتنظيمات الإرهابية الأخرى التي اقترفت جرائم بشعة بحق المواطنين".
وأضاف صاحب أن "ما يسمى بالجيش العراقي الحر هو تحالف تنظيم القاعدة وحزب البعث القائم منذ العام 2003 بدعم من دول المنطقة"، لافتا إلى أن "الساحة العراقية لن تشهد جديدا بإعلان تشكيل هذا الجيش".
وأوضح أن "الإعلان عنه في الفترة الأخيرة تغيير أسماء وتكتيكات مرحلية لجأ إليها من يقفون وراءه"، مؤكدا أن "الأجهزة الأمنية في المحافظة تتعامل بجدية مع كل التحديات والتهديدات التي تطلقها الجماعات المسلحة ومنها تهديدات هذا الجيش الذي توعد بتنفيذ عمليات واسعة ضد المناطق الشيعية".
وتابع صاحب أن "تجميع العناصر التكفيرية من مختلف أنحاء العالم في تركيا ولبنان وزجهم في الصراع الدائر في سوريا يستهدف العراق أيضا"، مؤكدا أن "هناك دولا معادية للعراق تقف وراء تجميع التكفيريين لضرب العراق بعد سوريا."
وأشار رئيس اللجنة الأمنية إلى أن "هذه الدول فشلت في السنوات الماضية في عرقلة العملية السياسية في البلاد"، موضحا أنها "لجأت إلى التدخل في العراق عن طريق تشكيل جيش يحظى بدعم مباشر من هذه الدول".
وكان عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قد نشرت بياناً، في 17 تموز 2012، قيل إنه "البيان التأسيسي للجيش العراقي الحر"، فيما نقلت بعض وسائل الإعلام المحلية خبراً حول تواجد هذا الجيش في محافظة واسط، وقيامه باستعراض عسكري في مدينة الكوت مركز المحافظة.
وتبنى هذا التشكيل لاحقا العديد من العمليات المسلحة التي نفذت في عدد من المحافظات، فيما اعتبرت لجنة الأمن والدفاع النيابية في (29 آب 2012)، تشكيل جيش عراقي حر على غرار ما يسمى الجيش السوري الحر بأنه "إيذان ببدء الحرب الطائفية في البلاد"، مؤكدة أن حزب البعث المنحل يحاول الاتصال بعدد من وجهاء وشيوخ عشائر المنطقة الغربية لإقناعهم بدعمه.
وكان رئيس لجنة الشهداء والسجناء السياسيين البرلمانية «محمد الهنداوي» قد كشف، في (25 ايلول 2012)، عن قرب عقد "شخصيات مشبوهة" مؤتمرا في إقليم كردستان لدعم "السنة والجيش العراقي الحر"، مطالبا حكومة الإقليم بمنع عقده واعتقال الشخصيات التي ستحضره ومنهم النائب السابق «عدنان الدليمي» وأمين عام هيئة علماء المسلمين «حارث الضاري» اللذان وصفهما "بكبار الارهابي...............
Timur Tengah:
Kemungkinan Kudeta di Negara-Negara Teluk Persia
Semakin Menguat
|
Menurut Kantor Berita ABNA, masalah sosial, penumpasan protes warga dan tidak adanya demokrasi, menjadi faktor-faktor munculnya instabilitas dan berbagai peristiwa termasuk kudeta militer di negara-negara monarki Teluk Persia.
Fars News (2/10) melaporkan, beberapa bulan lalu televisi al-Arabiya yang menjadi corong pemerintah Arab Saudi, mengkonfirmasikan gagalnya kudeta militer anti-pemerintahan Hamad bin Khalifa al-Thani di Qatar. Televisi Saudi itu menyinggung kudeta oleh sejumlah perwira militer tinggi negara ini untuk menggulingkan Emir Qatar. Dalam prosesnya terjadi bentrokan di luar istana antara 30 tentara dan pengawal emir yang didukug Amerika Serikat. Setelah kudeta itu berhasil digagalkan, para perwira yang terlibat dalam kudeta ditangkap. Helikopter Amerika Serikat merelokasi Emir Qatar dan istrinya ke tempat yang tidak diketahui.
Beberapa waktu lalu, Perdana Menteri Qatar, Syeikh Hamad bin Jasim bin Jabir al-Khalifa menyatakan bahwa Qatar sedang mengupayakan penggulingan pemerintah Arab Saudi dan menegaskan bahwa pada suatu hari Qatar akan menginjakkan kaki di Qatif dan al-Syarqiyah, Saudi. Pasca pernyataan itu, hubungan Saudi dan Qatar semakin meregang.
Muncul berbagai indikasi jelas tentang instabilitas di negara-negara Dewan Kerjasama Teluk Persia. Di antaranya terdapat para buruh asal India dan Pakistan yang bekerja dengan upah sedikit dan pejabat negara-negara tersebut tidak mempedulikan demokrasi. Penguasa Bahrain adalah kelompok Sunni, sementara mayoritas warga di negara itu adalah Syiah. Arab Saudi adalah sebuah pemerintahan kejam yang saat ini sedang menghadapi berbagai masalah termasuk protes warganya atas ketidakpuasan mereka terhadap kinerja pemerintah, buruknya kondisi hidup.
